Kartunet menuju usianya ke-12, nantikan program-program seru dari kami!
Kirim KaryaMulai menulis untuk terbitkan karya kamu di Kartunet.com

Suara Pemilih Tunanetra Rawan Dicuri

Surabaya – Tak adanya alat bantu berupa templet kertas suara berhuruf braille untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD dapat berakibat pada suara pemilih tunanetra yang rawan dicuri. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya menyediakan templet kertas suara untuk pemilihan anggota DPD di 9 April nanti.

Para pemilih tunanetra akan didampingi KPPS dalam memberikan hak suaranya. Dalam proses ini petugas KPPS juga bisa dengan mudahnya mengarahkan pemilih untuk mencoblos partai atau caleg yang sudah berkoordinasi dengan petugas KPPS.

Mantan Anggota KPU Jawa Timur, Agus Mahfudz Fauzi menegaskan, jika para tunanetra dalam memberikan suaranya didampingi anggota KPPS berarti dalam posisi ini tidak ada kerahasiaan suara. Proses seperti itu melanggar asas pelaksanaan pemilu yaitu luber dan jurdil, langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

“Agar pesta demokrasi ini berjalan sesuai aturan maka penyelenggara pemilu harus segera membuat kebijakan untuk memfasilitasi kebutuhan logistik penyandang disabilitas. Jika tidak maka pemilu 2014 terancam cacat hukum karena azas-azanya dilanggar,”tandasnya.

Agus menerangkan bahwa KPU hanya menyediakan template bagi surat suara calon DPD RI. Menurutnya ini merupakan diskriminasi pemilih karena tidak mengakomodir semua lapisan masyarakat. “KPU RI tidak boleh banyak beralasan. Ini juga untuk menekan angka golput,” paparnya.

Untuk diketahui berdasarkan data dari SIGAP organisasi penyandang disable di Jatim setidaknya ada 38.000 penyandang disabilitas netra. Jika nantinya tidak ada template braile bagi tunanetra maka angka golput bisa tinggi.

Sementara itu, Eko Sasmito Ketua KPU Jawa Timur menerangkan, hak suara tidak ada klasifikasi baik yang sehat maupun yang sakit. Namun menurutnya bagi penyandang disabilitas nantinya ada template brailenya. Hanya saja secara tekhnis belum ada koordinasi dengan KPU RI.

“Nanti ada templatenya. Tapi mengenai tekhnisnya saya masih belum tau. Sampai sejauh ini masih koordinasi dengan KPU RI,” pungkasnya dengan singkat.

Suda dua periode Pemilu negara ini melakukan sistem pemilihan langsung. Seyogyanya pengalaman tersebut dapat jadi pembelajaran untuk Pemilu yang lebih baik. Bahkan di kalangan pejabat KPU sendiri, soal Pemilu akses masih belum tersosialisasi dengan baik. Penghalangan hak seseorang untuk memilih yang disebabkan oleh sistem dapat dikatakan pelanggaran HAM. Negara sebagai pelindung tidak menjamin hak suara pemilih tunanetra tersebut. Semoga ada tindak lanjut yang tegas soal ini.(DPM)

sumber: Jaring News

Kartunet.com adalah media warga, tiap tulisan, foto, atau materi lainnya adalah tanggung jawab sepenuhnya dari kontributor sebagai pembuatnya.
4 Comments

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *