Komunitas Disabilitas Serahkan Draft RUU Penyandang Disabilitas ke Sekjen DPR RI

Jakarta, Kartunet – Komunitas penyandang disabilitas yang diwakili oleh kelompok kerja (pokja) RUU disabilitas serta beberapa wakil organisasi disabilitas tingkat nasional bertemu sekjen DPR RI, DR. Winantuningtyastiti, M.Si, untuk menyerahkan naskah RUU disabilitas usulan dari masyarakat (21-05). Selain Sekjen, ada pula Deputi Hukum dan Perundang-Undangan yang mendampingi Sekjen bertemu perwakilan masyarakat penyandang disabilitas ini.

Pada pertemuan itu, anggota pokja mempresentasikan isi RUU disabilitas yang telah disusun dan yang sebelumnya telah disosialisasikan ke masyarakat penyandang disabilitas dari pelbagai daerah di Indonesia melalui dua kali pertemuan konsultasi nasional.

Baca:  Janji Kandidat Pilgub Jabar ke Disabilitas

Kepada Sekjen DPR RI, komunitas disabilitas menyampaikan harapan agar pembahasan RUU disabilitas dilakukan oleh sebuah “panitia khusus”, serta disahkannya RUU disabilitas ini pada akhir September, sebelum periode kerja DPR masa bakti 2009-2014 berakhir.

Winantuningtyastiti menyambut positif aspirasi komunitas disabilitas ini. Ia mengatakan bahwa mengingat luasnya cakupan RUU disabilitas ini, yang melingkupi seluruh aspek kehidupan penyandang disabilitas di Indonesia, memang sangat masuk akal jika pembahasannya dilakukan oleh “panitia khusus”.

Pada kesempatan pertemuan ini, Sekjen DPR juga menyampaikan naskah RUU disabilitas yang telah disusun oleh tenaga ahli DPR. Ia menyampaikan bahwa Adanya masukan bahan dari masyarakat penyandang disabilitas akan melengkapi draft yang telah dibuat oleh DPR selama ini. Sekjen menyampaikan pula bahwa pembahasan RUU disabilitas di Badan Legislasi (Baleg) juga sudah berlangsung.

RUU disabilitas baru yang akan menggantikan Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 merupakan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai sebuah Undang-Undang HAM, Undang-Undang disabilitas baru ini yang terdiri dari 15 bab dan 290 pasal bersifat implementatif.

Beberapa hal penting yang akan diatur oleh Undang-Undang disabilitas baru ini, antara lain adalah pendataan penyandang disabilitas yang dilakukan satu kali dalam lima tahun, penyandang disabilitas di Indonesia akan memiliki “kartu tanda disabilitas (KTD), dengan KTD ini penyandang disabilitas berhak mendapatkan “konsesi” atau potongan biaya di pelbagai bidang, misalnya transportasi, biaya listrik dan air.

Undang-Undang disabilitas baru juga akan melahirkan “komisi nasional disabilitas Indonesia (KNDI)”, sebuah lembaga negara independen yang akan memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia.(DPM)

Bagikan artikel ini
Dimas Prasetyo Muharam
Dimas Prasetyo Muharam

Pemimpin redaksi Kartunet.com. Pria kelahiran Jakarta 30 tahun yang lalu ini hobi menulis dan betah berlama-lama di depan komputer. Lulus dari jurusan Sastra Inggris Universitas Indonesia 2012, dan pernah merasakan kuliah singkat 3 bulan di Flinders University, Australia pada musim semi 2013. Mengalami disabilitas penglihatan sejak usia 12 tahun, tapi tak merasa jadi tunanetra selama masih ada free wifi dan promo ojek online. Saat ini juga berstatus PNS Peneliti di Puspendik Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Kunjungi blog pribadinya di www.dimasmuharam.com.

Articles: 313

Leave a Reply